“ Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia”

Makalah

Sistem Ekonomi Indonesia

Nama                                                 :              Apriana D.P. Laahana

Jurursan/Semester                 :              Administrasi Bisnis/III

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS NUSA CENDANA

KUPANG

2012

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas penyertaan-Nya sehingga kelompok dapat menyelesaikan makalah Sistem Ekonomi Indonesia “Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia” dengan baik.

Tak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih terutama kepada dosen pengasuh mata kuliah yang selalu membimbing dan mengarahkan dalam proses pembuatan makalah ini hingga selesai, dan juga semua pihak yang telah membantu dalam penulisan makalah ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik dari para pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan penulisan berikutnya. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih

                                                                                                               

Kupang, Oktober 2012

Penulis

Bab. I

Pendahuluan

1.1.      Latar Belakang

Sistem ekonomi suatu negara sebagai bagian dari supra sistem kehidupan, berkaitan erat dengan sistem sosial lain yang berlangsung di dalam masyarakat. Di dunia ini ada kecenderungan bahwa sistem ekonomi suatu negara berkaitan dengan sistem ekonomi poitik di negara yang bersangkutan. Suatu negara yang beridiologi politik liberal, pada umumnya menganut idiologi ekonomi kapitalisme, dengan pengelolaan ekonomi berdasarkan mekanisme pasar. Sedangakn negara-negara yang beridiologi politik komunisme, idiologi ekonominya cenderung sosialisme, dengan pengelolaan ekonominya berdasarkan perencanaan terpusat.

Namun demikian, tidak ada suatu negarapun di dunia ini yang menerapkan secara mutlak kedua sistem ekonomi tersebut, seperti Amerika Serikat, Inggris, Rusia, RRC adan lain sebagainya, termasuk juga negara Indonesia. Negara Indonesia menganut sistem ekonomi campuran atau lebih tepatnya sekarang disebut denga sistem ekonomi kerakyatan (pancasila) yang mempunyai ciri yanag berbeda dengn kedua sistem ekonomi diatas. Sistem ekonomi kerakyatan merupaka adopsi dari kedua sistem ekonomi, yaitu sistem kapitalis dan sosialis yang disesuaikan dengan falsafah bangsa Indonesia, sehingga struktur perekonomian Indonesia adalah ekonomi kerakyatan. Hal ini sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang telah empat kali diamandemen.

Dari beberapa sistem ekonomi diatas mempunyai struktur yang berbeda terutama dalam penerapan di masing-masing negara. Struktur ekonomi tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut tinjauan anatar lain tinjauan makro sektoral, tinjauan keuangan, tinjauan penyelenggaraan kenegaraan, dan tinjauan birokrasi dan pengambilan keputusan.

Tinjauan makro sektoral dan tinjauan keuangan adalah merupakan tinjauan ekonomi murni sedangkan tinjauan kenegaraan dan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan adalah tinjauan di bidang politik. Dengan melihat beberapa sistem ekonomi yang ada tersebut maka pada dasarnya suatu struktur ekonomi adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari sistem-sistem ekonomi yang ada dengan tujuan untuk  meningkatkan (mewujudkan) kesejahteraan suatu negara melalui pembangunan ekonomi dan pertumbuhan pendapatan nasional, maka akan membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi.

1.2.      Tujuan

Ø  Pembaca dapat mengetahui teori terjadinya perubahan struktur ekonomi

Ø  Pembaca dapat memahami struktur perekonomian yang ada

Ø  Pembaca dapat memahami struktur perekonomian Indonesia

Ø  Pembaca dapat memahami perubahan struktur perekonomian Indonesia

Bab. II

Pembahasan

A.     Perubahan Struktur Ekonomi

Teori perubahan struktur ekonomi menitikberatkan pada mekanisme transformasi yang dialami oleh negara-negara sedang berkembang yang semula bersifat subsistem dan menitikberatkan pada sektor tradisional menuju ke struktur lebih modern yang didominasi oleh sektor-sektor non primer, khususnya industri jasa.

Cheneri meminjam isttilas Kuznets, menatakan bahawa perubahan sturktur ekonomi, secara umum disebut sebagai transformasi struktur yang diartikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling terkait satu sama lain dalam komposis agregat demand (AD), ekspor-impor (X - M), Agregat supplay (AS) yang merupaka produksi dan peng unaan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan  modal guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ada dua teori utama yangumum digunakan dalam menganalisis perubahan sturktur ekonomi, yakni dari Arthur Lewis tentang migrasi dan Hollis Chenery tentang teori transportasi struktural. Teori Lewis pada dasarnya membahasa proses pembangunan ekonomi yang terjadi di daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Dalamnya Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasranya terbagi atas dua, yaitu perekkonomian tradisional di pedesaan yang didominasi sektor pertanian dan perekonomian modern di perkotaan dengan industri sebagai sektor utama.

Karena perekkonomiannya masih bersifat tradisional dan subsistem, dan pertumbuhan pendudik yang tinggi, maka terjadi pertumbuhan suplai tenaga kerja. Over-Supplay tenaga kerja ini ditandai dengan produk marginalnya yang nilainya nol dan tingkat upah riil yang rendah. Keranka pemikiran Chenery pada dasarnya sama dengan teori model Lewis. Teori Chenery dikenal dengan teori pattern of development, dimana dalam teori ini difokuskan pada perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi di negara sedang berkembang, yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional ke industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitianya Chenery dan Syirquin mengidentifikasi bahwa dengan peningkatan perubahan pendapatan masyarakat per  kapita membawa perubahan ke arah konsumeristik dari penekanan pada makanan dan kebutuhan poko lainnya ke arah barang-barang  manufaktur dan jasa.

Perubahan struktur ekonomi berbarengan dengan petumbuhan PDB yang merupakan total pertumbuhan nilai tambah dari semua sektor ekonomi. Secara umum  dalam proses pembangunan terjadi transformasi ekonomi, dimana pangasa PDB dari sektor industri meningkat dan sektor pertanian mengalami penurunan.

Menururt Chenery, proses transformasi sturktural akan mencapai tarafnya yang paling cepat bila pergeseran pola permintaan domestik ke arah output industri manufaktur diperkuat oleh perubahan yang serupa dalam komposis perdagangan luar negri atau ekspor sebagaimana yang terjadi di negar-negara industri baru. Sperti Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Hongkong.

B.     Struktur Perekonomian Indonesia

Menurut Dumairy struktur perekonomian suatu negara dapat dilihat dariu berbagai sudut tinjauan. Setidak-tidaknya struktur perekonomian dapat dilihat dari empat sudut tinjauan, yaitu tinjauan makro-sektoral, tinjauan keuangan, tinjauan penyelenggaraan kenegaraan, dan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan.

Tinjauan makro-sektoral dan keuangan merupakan tinjauan ekonomi murni sedangkan tinjauan kenegaraan dan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan adalah tinjauan di bidang politik. Berikut penjelasannya:

·           Struktur Ekonomi Dari Tinjauan Makro-Sektoral

Berdasarkan tinjauan makro-sektoral perekonomian suatu negara dapat berstruktur agraris, industri, atau niaga. Hal ini tergantung pada sektor apa/mana yang dapat menjadi tulang punggung perekonomian negara yang bersangkutan. Dilihat secara makro sektoral dalam bentuk produk domestik bruto maka struktur perekonomian Indonesia dam[ppai tahun 1990-an masih agraris, namun sekarang sudah berstruktur industri.

Struktur perekonomian Indonesia yang industrialisasi pada saat ini sesungguhnya belum mutlak, tetapi masih sangat dini. Industrialisasi di Indonesia barulah berdasarkan kontribusi sektoral dalam membentuk PDB atau pendapatan nasional. Industrialisasi yang ada belum didukung dengan kontribusi sektoral dalam penerapan tenaga dan angkatan kerja. Apabila kontribusi sektoral dalam menyumbang pendapatan dan dalam penerapan tenaga kerja diperbandingkan, maka struktur ekonomi Indonesia ternyata masih dualisme.

Boeke seoang ekonom Belanda mengatakan bahwa perekonomian Indonesia berstruktur dualistis. Sebab dari segi penyerapan tenaga kerja dan sumber kehidupan rakyat (53,69%), sedangkan sektor industri pengolahan hanya menyerap 10,51% tenaga kerja.

·           Struktur Ekonomi Dari Tinjauan Keruangan

Pergesern sturktur ekopnomi secara makro-sektoral senada dengan pergeserannya dengan keruanngan, ditinjau dari sudut pandang keruangan, struktur perekonomian telah bergeser dari struktur pedesaan menjadi struktur perkotaan. Hal ioni dapat kita lihat dan kita rasakan sejak Pelita I hingga era reformasi sekarang ini. Kemajuan perekonomian di kota-kota jauh lebih besar dibandingkan dengan di pedesaan., hal ini disebabkan pembangunan industri-industri pengolahan di daerah perkotaan dan juga makin berkembangnya sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi.

Dengan demikian jumlah penduduk yang tinggal di kawasan pedesaan menjadi lebih sedikit, hal ini bukan semata-mata karena perpindahan pendudik dari pedesaan ke kota untuk bekerja di pabrik-pabrik tetapi juga karena mekar dan berkembangnya kota-kota khusunya di pulau Jawa sehingga terjadi penumoukan penduduk disini. Disamping itu juga kehidupan masyarakat sehari-hari semakin modern yang tercermin dari perilaku konsumtif masyarakat dan juga penerapan teknologi modern untuk proses produksi oleh perusahaan-perusahaan.

·           Struktur Ekonomi Dari Tinjauan Penyelenggaraan Kenegaraan

Struktur ekonomi dapat pula melihatnya dengan tinjauan penyelenggraan kenegaraan. Ditinjau dari sini maka struktur perekonomian dapat dibedakan menjadi struktur etatis, egaliter, atau borjuis. Predikat ini bergantung pada siapa atau kalangan mana yang menjadi pemeranm utama dalam perekonomian yang berangkutan, yaitu bisa pemerintah/negara, bisa rakyat kebanyakan atau kalangan pemodal dan usahawan.

Struktur ekonomi Indonesia sejak awal Orde Baru hingga pertengahan dasawarsa 1980-an berstruktur etatis dimana pemerintah atau negara dengan BUMN dan BUMD sebagai kepanjangan tangannya, merupakan pelaku utama perekonomian Indonesia. Baru mulai pertengahan dasawarsa 1990-an peran pemerintah dalam perekonomian berangsur-angsur dikurangi, yaitu sesudah secara eksplisit dituangkan melalui GBHN 1988/1989 mengundang kalangan swasta untuk berperan lebih besar dlam perekonomian nasional.

Struktur ekonomi ini arahnya untuk sementara adalah ke perekonomian yang berstruktur borjuis, dan belum mengarah ke struktur perekonomian yang egaliter, karena baru kalangan pemodal dan usahawan kuatlah yang dapat dengan cepat menanggapi undangan dari pemerintah tersebut. Maka akibatnya terjadi ekonomi konglomerasi dimana hanya beberapa orang pemodal kuat yang mengendalikan sektor-sektor ekonomi di Indonesia, yang dampaknya kita rasakan sekarang yaitu ambruknya perekonomian Indonesia karena tidak terkendalinya investasi-investasi yang dananya berupa pinjaman dari luar negeri.

Pada era revormasi ini struktur ekonomi Indonesia diarahkana pada strruktur ekonomi egaliter dimana seluruh penggerak roda perekonomian dilibatkan dalam membangun perekonomian Indonesia. Misalnya dengan memperkuat peran usaha-usaha koperasi, pengusaha mikro, kecil; dan menengah karena mereka dianggap pelaku-pelaku ekonomi yang tahan menghadapai krisis ekonomi, dan dianggap sebagai pelaku-pelaku ekonomi yang mampu menjadi penyangga perekonomian Indonesia.

·           Struktur Ekonomi Dari Tinjauan Birokrasi Pengambilan Keputusan

Struktur ekonomi dapat pula dilihat berdasarkan tinjauan birokrasi pengambila keputusan. Dilihat dari sudut tinjauan ini, struktur ekonomi dapat dibedakan menjadi struktur ekonomi yang terpusat (sentralisasi) dan desentralisasi.

Berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan, dapat dikaikan bahwa struktur perekonomian Indonesia selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama adalah sentralistis. Dalam struktur ekonomi yang sentralistis pembuatan keputusannya lebih banyak ditetapkan oleh pemrintah pusat atau kalangan atas pemerintahan. Pemerintah daerah atau kalangan pemerintahan dibawah, beserta masyarakkkat dan mereka yang tidak memiliki akses ke pemrintahan pusat, cenderungnya mereka hanya menjadi pelaksana saja, dan dalam pembuatan perencanaan hanya sekedar sebagai pendengar.

Struktur birokrasi pengambilan keputusan yang sentralistis ini terpelihara rapi selama pemerintahan orde baru,  hal ini disebabkan oleh budaya atau kultur masyarakat Indonesia yang paternalistik. Walaupun Indonesia sudah merdeka stengah abad dan menuju era globalisasi namun budaya ini masih sulit untuk ditngalkan, dan bahkan cenderung dipertahankan.

Struktur perekonomian yang etatis dan sentralistis berkaitan erat. Pemerintah Pusat menganggap bahwa Pemerintah Daerah belum cukup mampu untuk diserahi tugas untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Argumentasi yang sering dijadikan legitimasi adalah karena sebagai negara sedang berkembang yang barau mulai melakukan proses pembangunan. Sehingga dalam kondisi yang demikian diperlukan peran sekaligus dukungan pemerintah sebagai agen pembangunan, sehingga menjadikannya etatis, dan sekaligus dibutuhkan pemerintahan yang kuat. Namun  demikian sejak awal pembangunan jangka panjang tahap kedua (PJP II) struktur perekonomian yang etatis dan sentralistis tersebut secara berangsur mulai berkurang kadarnya.

Keinginan untuk melakukan desentralisasi dan demokratisasi ekonomi makin besar. Perubahan rezim pemerintahan dari orde baru ke rezim pemerintahan era reformasi telah membawa angin segar bagi pemerintahan di daerah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Hal ini seiring dengan mulai diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 1999 dan telah diubah menjadi UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka terjadi perubahan struktur perekonomian yang etatis menjadi egaliter, yang tadinya sentralistis menjadi desentralistis.

Bab. III

Penutup

Ø  Kesimpulan

Jadi ditinjau secara makro-sektoral struktur perekonomian Indonesia sesungguhnya masih dualistis. Hal ini dapat dilihat dari mata pencaharian utama sebagian besar penduduk masih sektor pertanian, yang berarti struktur perekonomiannya masih agraris. Tetapi penyumbang utama pendapatan nasional adalah sektor industri pengolahan, yang berati sturktur perekonomian industrial. Dengan demikian secara makro-sektoral perekonomian Indonesia baru bergeser dari strukturnya yang agraris menuju struktur yang industrial.

Pembangunan ekonomi memang senagaj diarahkan ke industrialisasi, tentu saja hal ini menguangi kadar agraris struktur perekonomian. Hal ini sudah menjadi konsensus nasional (GBHN 1999-2004). Namun yang disayangkan adalah belum semua lapisan atau golongan masyarakat siap menghadapinya. Akibatnya, ketika pemerintah mengajak masyarakat luas untuk bermitra dalam pembangunan, hanya mereka yang bermodal kuat dan pengusaha besar yang bisa berperan aktif dalam pembangunan, dan masyarakat terpaksa harus puas menjadi penonton dalam pembangunan. Jadi tidak heran jika struktur perekonomian kita dilihat dari kacamata politik, cenderung berstruktur borjuis.

Struktur perekonomian Indonesia yang tengah kita hadapi saat ini sesungguhnya merupakan suatu struktur yang tradisional. Sekarang kita sedang beralih dari struktur yang agraris ke struktur industrial; dari struktur yang etatis ke struktur yang borjuis; dari struktur pedesaan/tradisional ke struktur perkotaan.modern, sementara dalama hal birokrasi dan pengambilan keputusan sudah mulai desentralisasi.